EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia

Hudaya, Adelin (2025) Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (96kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (7kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (503kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (302kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (175kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (187kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (10kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (253kB)
[thumbnail of LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU
Pilkada yang membatasi usia minimal 30 tahun untuk menjadi Gubernur dan Wakil,
dan 25 tahun menjadi Bupati dan Wakil atau Walikota dan Wakil. Mahkamah
menolak permohonan para pemohon, sehingga pasal tentang pembatasan ini tetap
berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan Pilkada sebagai proses
politiknya dalam demokrasi, rakyat bebas memilih dan dipilih sebagai Kepala
Daerah. Batas usia memang diperlukan, namun peraturan ini sesungguhnya tidak
sejalan dengan peraturan lain, seperti peraturan yang mengatur usia minimal untuk
menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) adalah 21 tahun. Dan KUHPer
juga menetapkan 21 tahun sebagai usia kedewasaan seseorang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan
melakukan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) serta dengan
Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Penelitian ini bersifat deskriptifyang
selanjutnya disusun secara sistematis mengahasilkan data konkrit mengenai
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.
Hasil penelitian menemukan bahwa pada putusan ini, Mahkamah kembali
menetapkan pendiriannya yang pada putusan Nomor 15/PUU-V/2007, telah
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e tentang Pilkada, yang menetapkan batas
usia bagi calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pada
UUD 1945 pun tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk jabatan
publik. Hakim menggunakan penfasiran tekstual dan historis dalam rangka
menjelaskan Undang-Undang tersebut. Putusan ini menghadirkan dampak positif
dan negative bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri YF
Date Deposited: 16 Jan 2025 00:34
Last Modified: 16 Jan 2025 00:34
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28176

Actions (login required)

View Item
View Item