Hudaya, Adelin (2025) Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (96kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (7kB)
BAB I.pdf
Download (503kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (302kB)
BAB III.pdf
Download (175kB)
BAB IV.pdf
Download (187kB)
BAB V.pdf
Download (10kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (253kB)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU
Pilkada yang membatasi usia minimal 30 tahun untuk menjadi Gubernur dan Wakil,
dan 25 tahun menjadi Bupati dan Wakil atau Walikota dan Wakil. Mahkamah
menolak permohonan para pemohon, sehingga pasal tentang pembatasan ini tetap
berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan Pilkada sebagai proses
politiknya dalam demokrasi, rakyat bebas memilih dan dipilih sebagai Kepala
Daerah. Batas usia memang diperlukan, namun peraturan ini sesungguhnya tidak
sejalan dengan peraturan lain, seperti peraturan yang mengatur usia minimal untuk
menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) adalah 21 tahun. Dan KUHPer
juga menetapkan 21 tahun sebagai usia kedewasaan seseorang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan
melakukan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) serta dengan
Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Penelitian ini bersifat deskriptifyang
selanjutnya disusun secara sistematis mengahasilkan data konkrit mengenai
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.
Hasil penelitian menemukan bahwa pada putusan ini, Mahkamah kembali
menetapkan pendiriannya yang pada putusan Nomor 15/PUU-V/2007, telah
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e tentang Pilkada, yang menetapkan batas
usia bagi calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pada
UUD 1945 pun tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk jabatan
publik. Hakim menggunakan penfasiran tekstual dan historis dalam rangka
menjelaskan Undang-Undang tersebut. Putusan ini menghadirkan dampak positif
dan negative bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 16 Jan 2025 00:34 |
| Last Modified: | 16 Jan 2025 00:34 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28176 |




