Erfan, Abdurrahman (2025) Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd.). [Skripsi]
Pernyataan Keeaslian Tulisan.pdf
Download (330kB)
Awal.pdf
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Download (229kB)
BAB I.pdf
Download (618kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (767kB)
BAB III.pdf
Download (494kB)
BAB IV.pdf
Download (413kB)
BAB V.pdf
Download (222kB)
Daftar Pustaka.pdf
Download (376kB)
Lampiran.pdf
Download (8MB)
Abstract
Ketika pasangan suami-istri bercerai, tetap ada hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh keduanya, diantaranya yaitu ada nafkah iddah maupun mut’ah.
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. memutus untuk
memerintahkan suami membayar kepada istri berupa nafkah iddah dan mut’ah yang
cukup besar yaitu Rp. 3.000.000 untuk nafkah iddah dan Rp. 30.000.000 untuk
mut’ah dan pembayarannya ditunaikan kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan.
Namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak banyak mempertimbangkan tentang
pembayaran dan penentuan besaran kadarnya terkhusus nafkah iddah dan mut’ah
ini. Sehingga putusan ini berakhir tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak
hadir di persidangan untuk pengikraran talak karena merasa tidak mampu
membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan dan berujung ikatan
perkawinan keduanya tetap utuh.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda
Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran
nafkah iddah dan mut’ah. Serta untuk mengetahui tentang bagaimana Putusan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam
menentukan pemberian dan besaran nafkah iddah dan mut’ah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum pada penelitian
ini menggunakan Putusan PA Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd sebagai
bahan hukum primer serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier, dengan
teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.
Hasil dan temuan pada penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam merumuskan
putusan ini belum memenuhi suatu putusan yang ideal karena masih tidak memuat
dasar alasan yang jelas dan rinci dalam putusannya. Selain itu, Majelis Hakim
dalam memutus putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini terkhusus terkait
ketentuan memberikan nafkah iddah dan mut’ah dan waktu pembayarannya Majelis
Hakim berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama dalam mediasi serta Sema
Nomor 1 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian,
namun tanpa mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan
kemampuan Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya, yang berakhir
Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak. Ini
berimplikasi pada hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, ikatan
perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 06:09 |
| Last Modified: | 22 Jan 2025 06:09 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28284 |




