Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat pegawai
Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang urgensi Permendagri
Nomor 9 Tahun 2017, yang mengatur penggunaan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen yang tidak
tercatat, termasuk untuk pengurusan akta kelahiran anak dari pasangan
nikah siri. Meskipun kebijakan ini memberikan solusi administratif,
penggunaannya menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan
dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan untuk sah di mata
hukum. Ketidaksesuaian antara peraturan ini berpotensi mengabaikan
prinsip pencatatan perkawinan yang tercatat secara sah. Penelitian ini
bertujuan untuk menggali pandangan Pegawai Dinas Pencatatan Sipil
mengenai latar belakang dan urgensi Permendagri Nomor 9 Tahun 2017
terkait penggunaan SPTJM dalam konteks administrasi kependudukan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan
pendekatan sosiologis untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
Dilakukan di Kota Banjarmasin, penelitian ini melibatkan wawancara
terstruktur dengan lima pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Data primer diperoleh dari pendapat para pegawai tentang pentingnya
aturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta kelahiran
anak. Pengolahan data dilakukan melalui editing, kemudian dianalisis
secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.
Kesimpulannya, pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin
menunjukkan
bahwa
lahirnya
peraturan
Surat
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) didorong oleh kebutuhan untuk
mengatasi tantangan administratif yang dihadapi oleh pasangan nikah siri,
yang sering kali tidak memiliki dokumen formal seperti buku nikah atau
akta perkawinan. Urgensi SPTJM menuurut pendapat pegawai Dinas
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah untuk memberikan pengakuan
hukum dan mempermudah pembuatan akta lahir anak dari pernikahan siri.
Namun, penggunaannya membawa implikasi kompleks, terutama terkait
hak waris