Asas kebebasan berakad sesungguhnya mempunyai implikasi yang sangat baik jika
para pihak dalam berakad mempunyai posisi tawar yang adil dan seimbang (bargaining
position), sehingga terhindar dari perbuatan yang memanfaatkan kebebasan untuk saling
menekan antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Namun dalam prakteknya, PPK (Pejabat
Penandatanganan Kontrak) sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sehingga
penyedia barang/jasa cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh PPK. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada
sejumlah kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk di antaranya Peraturan Presiden No.16/2018
beserta perubahannya pada Peraturan Presiden No.12/2021 tentang pengadaan barang/jasa
Pemerintah dan perubahannya Perspektif hukum Ekonomi Syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang merupakan bagian dari penelitian
doktrinal (doctrinal research). Penelitian ini mengumpulkan data-data berupa informasi yang
bersifat kualitatif dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan
demikian, penelitian ini disebut juga sebagai studi kepustakaan (library research).
Hasil penelitian ini menemukan bahwa idealnya, pengadaan barang/jasa memberikan
manfaat dan menghindari mudharat baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat;
mencegah terjadinya kerusakan (sadd al-dzari‟ah); menghindari larangan ihtikar, perjudian
(maisir) dan riba. Faktanya ditemukan beberapa klausul yang tidak memenuhi asas kebebasan
berkontrak yaitu: PPK tidak memberikan uang muka terhadap penyedia, adanya pemberian
sanksi yang terlalu berat, klausul baku yang sulit untuk dinegosiasikan, serta klausul
penanggungan risiko oleh penyedia yang ―tanpa batas‖ dan adanya persyaratan tambahan
lainnya.
Menurut perspektif hukum ekonomi Syariah, kontrak dinyatakan sah apabila
memenuhi semua rukun dan syarat. Namun jika terdapat adanya paksaan dan syarat diluar
ketentuan maka kontrak dapat dibatalkan karena bersifat fasid. Dalam perspektif hukum
Islam, keabsahan suatu perjanjian dinyatakan dengan konsep ridha (kesepakatan ‗an
taradhin), dan tidak ada unsur saling menzalimi. Karena itu, peneliti menawarkan suatu
doktrin baru dalam wacana asas kebebasan berkontrak, yaitu keniscayaan adanya kerelaan
antara semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaaan barang dan jasa. Kerelaan
dimaksud bisa terwujud jika tidak ada komplain baik secara formal berupa pernyataan
sanggahan atau secara non formal melalui penyampaian secara lisan atau bentuk komunikasi
lainnya.