Nisa’, Najibatun (2025) Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al- Dukhul Tanpa Ikrar Talak (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh). [Skripsi]
Keaslian.pdf
Download (223kB)
Awal Baru.pdf
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Download (157kB)
Bab I.pdf
Download (425kB)
Bab II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (538kB)
Bab III.pdf
Download (200kB)
Bab IV.pdf
Download (331kB)
Bab V.pdf
Download (118kB)
Daftar pustaka.pdf
Download (192kB)
Lampiran - Lampiran.pdf
Download (5MB)
Abstract
Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya putusan Pengadilan Agama
Pelaihari Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh mengenai cerai talak qabl al-dukhul.
Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan
permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak ba’in shughra Pemohon terhadap
Termohon. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum
Majelis Hakim sehingga menjatuhkan talak ba’in shughra tanpa adanya
pengucapan ikrar talak oleh suami terhadap istri dalam putusan tersebut. Hal ini
membuat penulis tertarik ingin meneliti apakah hal tersebut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan aturan yang mengatur tentang permohonan
cerai talak qabl al-dukhul.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni
menggunakan sumber bahan hukum berupa keputusan pengadilan dengan
pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini yaitu pendekatan perundang�undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara Nomor
651/Pdt.G/2023/PA.Plh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerima
Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak ba’in shughra Pemohon terhadap
Termohon. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 117,129, 131 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
pada pasal 14-19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, yang mengatur tata cara perceraian mengenai cerai talak. Dari
ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim hanya
memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon. Proses persidangan permohonan cerai talak qabl al-dukhul tetap sama
seperti permohonan cerai talak pada umumnya, yang membedakan hanya akibat
hukum seperti pengembalian separo dari mahar yang telah di berikan
suami(Pemohon) kepada istri (Termohon) dan tidak adanya masa iddah bagi istri
yang ditalak qabl al – dukhul
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 03 Feb 2025 03:19 |
| Last Modified: | 03 Feb 2025 03:19 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28437 |




