Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat hakim tentang batasan
hak ex offficio hakim dalam memutus suatu perkara terutama perkara cerai talak.
Dalam perkara cerai talak suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah
iddah dan mut’ah kepada istrinya. di dalam pasal 178 Ayat (3) HIR dan 189 ayat
(3) RBg telah mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan
atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada apa yang
dituntut(asas ultra petitum partium). Hakim yang mengabulkan melebihi posita
maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (ultra vires)
yaitu bertindak melampaui kewenangannya. Namun dalam praktiknya hakim
memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas ultra petitum
partium dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material yang
apabila dalam petitum terdapat ex aequo et bono (Putusan yang seadil-adilnya).
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara. Data yang digali mengenai bagaimana pendapat hakim
pengadilan agama Palangkaraya tentang batasan hak ex officio hakim dalam
perkara cerai talak. Sumber data yaitu informan dengan 4 orang Hakim
Pengadilan Agama Palangkaraya. Teknik pengumpulan data melalui editing dan
deskripsi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Pendapat hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang batasan hak ex
officio 2 hakim berpendapat dalam hal penentuan nafkah bagi istri hakim setuju
tidak selalu menerapkan hak ex officio nya, apabila ada kesepakatan bersama
dalam mediasi, dan juga karena dalam Undang-Undang pasal 41 c Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu
kewajiban bagi bekas istrinya.” Yaitu berupa nafkah iddah dan nafkah mut’ah.
Alasannya agar tidak melanggar pasal 178 HIR Ayat (3) HIR dan 189 ayat (3)
RBg atau melanggar ultra petita dan agar tidak ada pihak yang keberatan dengan
apa yang di putus oleh hakim. Selain itu 2 Hakim lainnya berpendapat sesuai
SEMA No. 3 tahun 2018 mengenai batasan pada jumlah besarnya nominal nafkah
yang tidak ada kesepakatan dan perintah majelis hakim kepada Pemohon agar
pembayaran atau pemenuhan hak istri terkait nafkah iddah, mut’ah, nafkah
madhiyah serta nafkah anak di mana harus dibayarkan oleh suami secara tunai
seketika pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan
agama Palangkaraya. Alasannya agar terlindungi hak-hak istri dan anak pasca
perceraian.