Pernikahan seharusnya adalah institusi yang membawa kebahagiaan dan
kemaslahatan. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dapat terganggu oleh
tindakan takhbîb, yaitu upaya pihak ketiga untuk merusak atau menghancurkan
hubungan suami istri. Para ulama kemudian berupaya untuk merumuskan hukum
terkait tindakan takhbîb dan dampaknya terhadap hukum pernikahan yang
dihasilkan dari tindakan takhbîb.
Di antara empat madzhab, Madzhab Mâliki adalah yang paling keras
pendapatnya. Salah satunya adalah fatwa Syekh 'Illisy, seorang ulama madzhab
Mâliki pada abad ke-19 M, yang berpandangan bahwa tindakan takhbib dapat
berdampak terhadap legalitas pernikahan sebagaimana diuraikannya dalam kitab
Fathu al-'Ali al-Malik fi Fatwa ’ala madzhab al-Imam Mâlik. Maka, melalui
analisis terhadap pemikiran Syekh 'Illisy al-Mâliki dalam kitab Fathu al-'Ali al
Malik fi Fatwa ’ala madzhab al-Imam Mâlik akan dieksplorasi bagaimana konsep
takhbîb dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan dipahami dalam madzhab
Mâliki, sebagai upaya preventif, dan menjadi tawaran solusi dalam mengatasi
maraknya perilaku takhbîb.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan pendekatan conceptual approach, dan analytical approach. Untuk
bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi
dokumenter, setelahnya akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menjawab
rumusan masalah akan digunakan teori ushul fiqh, istinbâth hukum, konsep
takhbîb, teori i’tibar al-maâl dan sadd al-dzarî’ah.
Hasil penelitian menunjukkan, pendapat Syekh’Illisy dalam kitab Fathu al
'Ali al-Mâlik fi Fatwa ’ala madzhab al-Imam Mâlik tentang dampak tindakan
takhbîb terhadap legalitas pernikahan sejalan dengan prinsip saad al-dzarî’ah, ia
menyatakan bahwa pernikahan yang dihasilkan dari tindakan takhbîb, hukumnya
haram, akad nikahnya rusak (fasid), dan apabila terlanjur menikah, maka harus
dibatalkan (fasakh). Sedangkan dari perspektif saad al-dzarî’ah, pernikahan hasil
takhbib termasuk kriteria al-dzarî’ah sebab hal itu berpotensi menimbulkan
mafsadat dan pelanggaran syari’at, karenanya untuk menutup dan mencegah hal
tersebut, pernikahan hasil dari tindakan takhbîb sebaiknya dibatalkan (fasakh)
dengan pertimbangan sadd al-dzarî’ah.