Prinsip syariah menjadi asas utama dalam kegiatan usaha perbankan syariah
dan menjadi pembeda dengan operasional perbankan konvensional. Prinsip syariah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah memberi makna pada kedudukan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar
prinsip syariah bagi perbankan syariah, karena itu bank syariah dalam kegiatan
usahanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang
menjadi pedoman prinsip syariah dalam setiap akad dan transaksinya.
Ketidaksesuaian antara ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan apa yang dipraktikkan
bank syariah menjadi problematika pelanggaran bagi bank syariah yang dirasakan
masyarakat saat ini. Dengan begitu, penting untuk mewujudkan ekosistem
kepatuhan syariah sebagai upaya menjaga penerapan prinsip syariah di perbankan
syariah
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerangka hukum penerapan
prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk
memformulasikan upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan
syariah guna mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah. Secara metodologis,
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fikih dan pendekatan
socio-legal.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dalam sistem
hukum di Indonesia terdapat tiga fondasi pengaturan yang membangun kerangka
hukum penerapan prinsip syariah, yakni pengaturan pedoman prinsip syariah,
pengaturan pengawasan prinsip syariah dan pengaturan sanksi atas pelanggaran
prinsip syariah. Ketiga fondasi pengaturan tersebut diatur pada landasan yuridis
yang sama yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dan didukung oleh pengaturan teknis lebih lanjut melalui regulasi yang dikeluarkan
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; Kedua, formulasi rekonstruksi
penerapan prinsip syariah di perbankan syariah terdiri atas pembenahan tiga bagian
yang terintegrasi dalam ekosistem kepatuhan syariah yakni bankir syariah melalui
rekonseptualisasi bankir syariah dalam kerangka syariah, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui reposisi DSN-MUI dengan produk
hukum berbasis kepastian hukum dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui
restrukturisasi DPS di perbankan syariah dengan prinsip akuntabilitas