Undang- Undang No. 37 tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik
Indonesia serta tegas memutuskan kewajiban dan kekuasaan Ombudsman
Republik Indonesia dengan menyetujui dan mengerjakan laporan seperti
penyalahgunan administrasi pada pengelolaan layanan masyarakat. Istilah
Maladministasi sebagai definisi yang awalnya dijelaskan pada pasal 1 ayat (3)
Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik
Indonesia. Pada pasal 1 ayat (3), Maladministrasi tidak semata mata tingkah laku
melainkan, Perilaku atau perbuatan seperti penetapan serta kejadian yang
melanggar norma, tidak sesuai hukum, melampui wewenang, seperti melakukan
wewenang untuk tujuan lain dan melakukan kelalaian dan keteledoran ketentuan
aturan pada pengelolaan layanan masyarakat dan menyebabkan ruginya
berbentuk fisik dan non- fisik untuk masyarakat atau individu. Banyak orang
yang melaporkan tentang kasus maladministrasi komite sekolah yang di laporkan
ke Ombudsman mengenai pungutan liar ( PUNGLI ) yang masuk di Ombudsman.
Hal ini di anggap Ombudsman tidak kredibel dalam menjalankan fungsinya.
Penelitian
ini
bermaksud agar mengetahui Bagaimana bentuk
Maladministrasi pada bidang pendidikan dari Tahun 2021- 2024 di Kota
Banjarmasin dan mengetahui Bagaimana peran Ombudsman dalam Penyelesaian
Maladministrasi pada bidang pendidikan dari tahun 2021- 2024 di Kota
Banjarmasin.
Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dan
analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi Penelitian ini
dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan berada di Jl. S. Parman No
57, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan 70123.
Berdasarkan Metode yang digunakan didapatkan hasil penelitan sebagai
berikut: Yang pertama Untuk mengetahui bentuk Maladministrasi pada bidang
pendidikan dari tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin, Yang kedua Untuk
mengetahui Peran Pelayanan Publik Ombudsman dalam Penyelesaian
Maladministrasi pada bidang pendidikandari tahun 2021- 2024 di Kota
Banjarmasin