Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan adanya pelaksanaan hak
politik masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
Di samping itu, adanya kenaikan jumlah pemilih/partisipasi di Kalimantan Selatan
pada Pemilu 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 154.380 atau naik 4,31%
dibandingkan Pemilu 2019.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi KPU dalam upaya
meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan
faktor pendukung dan penghambat KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi
politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek penelitian ini ialah Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU
Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan objek penelitian ini merupakan strategi
KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi
Kalimantan Selatan. Data diambil dari informan atau subjek penelitian. Teknik
pengumpulan data didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan
Selatan berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024
hingga 82%, tertinggi dalam sejarah provinsi. Strategi komprehensif mencakup
sosialisasi kepada kelompok rentan, kolaborasi dengan Kesbangpol, pemanfaatan
media sosial, dan penyediaan fasilitas inklusif, seperti juru isyarat. Dukungan dari
pemerintah, masyarakat, partai politik, dan media memperkuat keberhasilan ini.
Meski menghadapi tantangan anggaran dan politik uang, KPU mengatasinya
dengan strategi kreatif. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pendidikan
politik dalam membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat kualitas
demokrasi di Kalimantan Selatan.