Hamid, Abdul (2025) Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan). [Skripsi]
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf
Download (566kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (132kB)
BAB I.pdf
Download (318kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (286kB)
BAB III.pdf
Download (280kB)
BAB IV.pdf
Download (261kB)
BAB V.pdf
Download (144kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (177kB)
Lampiran-Lampiran.pdf
Download (11MB)
Abstract
Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan pengadilan
terhadap calon mempelai baik laki-laki atau perempuan atau keduanya yang
belum mencapai batas usia agar dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian
ini dilatarbelakangi atas mudahnya perkara dispensasi kawin dikabulkan, serta
penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan yang digunakan hakim, yaitu
pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb.,
139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.
4 (empat) diantaranya yang menjadikan perkara masuk dalam kategori “alasan
sangat mendesak” karena lamanya serta eratnya hubungan kedua calon
mempelai, tapi pada kenyataanya hanya antara 2-4 bulan. Kemudian kaidah
fikih yang kurang tepat yang disandingkan dengan suatu perkara, sehingga
Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan yang digunakan
hakim serta ketepatan penggunaan kaidah fikih terhadap suatu perkara.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
hukum normatif yang menelaah bahan pustaka dengan meneliti dokumen
hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan
menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan hakim hingga sampai
kepada putusannya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang sering
digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ialah usia
hubungan antara kedua calon mempelai, sehingga dikhawatirkan melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, kemudian dalam
hukum Islam usia bukanlah merupakan syarat dari perkawinan. Adapun untuk
mendukung alasan-alasan tersebut hakim sering menggunakan kaidah fikih
sebagai dalil dalam pertimbangannya, terutama pada bagian maslahat dan
mudarat yang ditimbulkan dari dampak suatu putusan.
Analisis penulis menyatakan bahwa kaidah yang digunakan hakim
dalam pertimbangan beberapa putusan ini kurang tepat dengan fakta hukum
yang ada, karena mudaratnya berpotensi besar terjadi dengan usia wanitanya 17
(tujuh belas) tahunan seperti melahirkan yang membahayakan keselamatan ibu
dan anaknya. Kemaslahatan dari dikabulkannya yaitu meraih legalitas
perkawinan secara negara dan agama, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan
terhadap hal negatif. Kecuali pada perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp,
memiliki kesesuaian serta selaras dengan fakta hukum yang ada, karena
hubungan yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya disertai keadaan calon
suami istri yang sudah mumpuni dan matang untuk melakukan pernikahan,
sehingga mudarat yang ditakutkan kedepannya sedikit kemungkinan terjadi.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 00:20 |
| Last Modified: | 04 Jun 2025 00:20 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28944 |




