Kedudukan perempuan dalam Islam adalah isu dinamis yang terus menjadi
objek interpretasi dan perdebatan, seringkali dipengaruhi oleh bias historis dan
sosial. Meskipun tradisi tafsir klasik dan kontemporer telah banyak mengulasnya,
pandangan dari perspektif tafsir Syi'ah, khususnya melalui pemikiran Muhammad
Husain al-Thabâthabâ’î dalam Kitab al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân, masih
memerlukan kajian mendalam untuk memahami nuansa dan kontribusi spesifiknya
dalam diskursus modern. Penelitian ini bertujuan mengkaji penafsiran al
Thabâthabâ’î terkait kedudukan perempuan dalam tiga isu utama: asal mula
penciptaan (Q.S. al-Nisâ/4: 1, al-A’râf/7: 189, al-Zumar/39: 6), kepemimpinan
(Q.S. al-Nisâ/4: 34, al-Naml/27: 23), dan kesaksian (Q.S. al-Baqarah/2: 282).
Penelitian ini merupakan kajian pustaka kualitatif dengan teknik
pengumpulan data riset kepustakaan. Data primer bersumber dari Kitab Al-Mîzân fî
Tafsîr Al-Qur’ân terbitan Mu’asasah al-‘Alamy al-Matbu‘ah (Beirut, 1991 M),
didukung data sekunder dari artikel, jurnal, dan buku relevan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran al-Thabâthabâ’î tentang
kedudukan perempuan dalam al-Mîzân menghadirkan perspektif yang rasional dan
progresif, berbeda dengan beberapa pandangan dominan. Pertama, dalam isu
penciptaan, beliau secara tegas menolak narasi penciptaan Hawa dari tulang rusuk
Adam, menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki
laki untuk saling melengkapi dan memberi ketenangan. Temuan ini menguatkan
landasan teologis kesetaraan substansial perempuan dan menantang interpretasi
patriarkal. Kedua, mengenai kepemimpinan, meskipun beliau menolak
kepemimpinan umum perempuan dalam konteks syariat, penafsirannya terhadap
kisah Ratu Saba’ secara eksplisit mengakui kehebatan dan kompetensi
kepemimpinan perempuan dalam konteks spesifik. Ini menunjukkan bahwa
pandangan al-Thabâthabâ’î tidak mutlak melarang dan memiliki fleksibilitas
tergantung pada kompetensi dan perempuan masih bisa beraktivitas di ranah publik.
Ketiga, dalam isu kesaksian, beliau menafsirkan ketentuan dua saksi perempuan
sebagai bentuk kehati-hatian dan akurasi dalam proses hukum, di mana salah satu
berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kelupaan, bukan karena inferioritas nalar
perempuan. Penekanan pada akurasi ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam
dan tidak mereduksi peran perempuan dalam keadilan