Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dominannya praktik taukil
wali dalam pernikahan di Kecamatan Batu Ampar, di mana wali nasab yang hadir
dalam akad nikah memilih untuk mewakilkan pelaksanaan ijab kabul kepada
penghulu KUA atau tokoh agama. Meskipun wali berada dalam keadaan sehat dan
mampu, pelimpahan wewenang ini telah menjadi praktik sosial yang diterima luas
di tengah masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik taukil
wali, menganalisis alasan masyarakat melakukan pelimpahan hak perwalian, serta
menjelaskan implikasi hukumnya dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi
hukum keluarga. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif melalui wawancara terhadap 10 wali nikah dan Kepala KUA Batu Ampar.
Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan penekanan pada
konstruksi sosial, psikologis, dan keagamaan yang mempengaruhi praktik tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih untuk
mewakilkan peran wali karena empat alasan utama: keterbatasan pemahaman fikih
munakahat, tradisi lokal yang mengakar, keyakinan akan keberkahan tokoh agama,
serta pertimbangan praktis agar prosesi berlangsung lancar dan legal secara
administratif. Secara sosiologis, praktik ini mencerminkan adaptasi norma agama
terhadap struktur sosial. Sementara secara psikologis, taukil wali menjadi solusi
bagi wali yang merasa gugup, kurang percaya diri, atau belum siap secara mental
menjalankan perannya secara langsung.