Istiqamah, Istiqamah (2025) Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan dalam Hak Perlindungan Bagi Pekerja Migran Perempuan. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (414kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (28kB)
BAB I.pdf
Download (327kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (161kB)
BAB III.pdf
Download (48kB)
BAB IV.pdf
Download (498kB)
BAB V.pdf
Download (28kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (104kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (5MB)
Abstract
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri memberikan
kontribusi terhadap perekonomian nasional, namun juga memunculkan berbagai
persoalan perlindungan hukum, khususnya bagi mereka yang berangkat secara
ilegal (non-prosedural). Skripsi ini menyoroti upaya perlindungan negara,
khususnya terhadap PMI perempuan, baik yang berangkat secara legal (prosedural)
maupun ilegal (non-prosedural). Fokus utama penelitian ini adalah peran Balai
Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Selatan,
yang memiliki wilayah kerja mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah.
Skripsi ini berjenis penelitian campuran antara normatif dan empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui kombinasi antara studi
terhadap bahan hukum tertulis, khususnya Peraturan Badan (BP2MI) Nomor 6
Tahun 2022, dan melalui kerja lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap
pegawai Balai (BP3MI) Kalimantan Selatan dan mantan Pekerja Migran Indonesia.
Pengumpulan data lapangan dilakukan di Banjarbaru, Rantau, dan Banjarmasin
pada April hingga Mei 2025, dengan total enam narasumber. Data yang diperoleh
diolah menjadi narasi deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, Balai (BP3MI)
Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab dalam melindungi PMI asal
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mencakup pencegahan
penempatan secara ilegal (non-prosedural), pelatihan pra-penempatan, penanganan
kasus, hingga program reintegrasi. Namun, keterbatasan data mengenai PMI ilegal
(non-prosedural), rendahnya tingkat pelaporan, serta ketidakpercayaan terhadap
lembaga pemerintah menjadi hambatan signifikan dalam upaya perlindungan.
Kedua, temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan perlindungan antara PMI
legal dan ilegal. PMI yang berangkat secara legal memperoleh perlindungan
memadai, sedangkan PMI ilegal lebih rentan terhadap perlakuan buruk dan
eksploitasi. Peneliti merekomendasikan pelatihan sensitif gender bagi calon PMI
perempuan, dengan narasumber purna PMI yang inspiratif serta ruang aman untuk
diskusi dan pelatihan perlindungan diri sesuai hukum negara tujuan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | FAHMI FAHMI FAHMI |
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 07:59 |
| Last Modified: | 23 Jun 2025 07:59 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29066 |




