Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang
sangat penting dalam suatu wilayah. Di kabupaten Banjar, banyak masyarakat
seringkali melakukan kegiatan pariwisata. Salah satu wisata unggulan dan populer
di Kalimantan Selatan di wilayah Kabupaten Banjar ialah Wisata Tahura Sultan
Adam Mandiangin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang bagaimana Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang
Intan Kabupaten Banjar Dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu Penelitian
hukum ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pengelola dan pedagang di Tahura
Sultan Adam. Selain itu, terdapat pula data sekunder yang berupa buku dan bahan
bacaan lainnya yang dapat mendukung data serta informasi terkait dengan
permasalahan yang sedang diteliti yakni Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam
dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari sebelas ketentuan dalam bagian
ketujuh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang “Ketentuan Destinasi
Wisata” dalam pedoman pariwisata syariah, poin kedelapan merupakan aspek yang
paling membutuhkan perhatian lebih lanjut yang berbunyi, “Makanan dan minuman
halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.” Kendala yang
diidentifikasi adalah persepsi di kalangan pedagang bahwa sertifikasi halal hanya
relevan bagi perusahaan berskala besar, sehingga pelaku usaha kecil cenderung
mengabaikan kebutuhan akan sertifikat tersebut. Serta kurangnya pemahaman dari
juru pelihara Wisata Tahura Sultan Adam tentang alur pelaksanaan wisata syariah,
kendala yang disebabkan ialah kurangnya sosialisasi mengenai penerapan wisata
syariah dan dukungan dari Pemerintah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) terkhusus pemerintah daerah Kabupaten
Banjar dalam mendukung penerapan wisata syariah dan pendampingan dalam
sertifikasi halal kepada para pedagang.