Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong
peningkatan arus mobilitas warga negara asing ke Indonesia, termasuk wilayah
Kalimantan selatan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan
keimigrasian, terutama terkait meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan
gangguan terhadap ketertiban umum. Diperlukan instrumen hukum yang efektif
untuk menjamin pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing,
sehingga Permenimipas no 2 tahun 2025 hadir sebagai peraturan yang mengatur
tata cara pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian. Namun, luasnya
wilayah kerja dan terbatasnya sumber daya di Kalimantan selatan menjadi
hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang memerlukan evaluasi
mendalam untuk menilai efektivitasnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas
penerapan permenimipas no 2 tahun 2025 dalam pengawasan keimigrasian di
Kalimantan selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor
penghambat dan pendukung implementasi peraturan tersebut serta dampak yang
ditimbulkannya terhadap pengawasan keimigrasian di Kalimantan selatan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
analisis yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi
pustaka. Teknik Purposive Sampling digunakan dan pemilihan informan guna
memperoleh data yang relevan dan mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan permenimipas
No. 2 tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya
sosialisasi WNA, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan serta
minimnya sarana dan prasarana pendukung. Faktor penghambat dari kurangnya
sosialisasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan pelanggaran. Di sisi
lain, terdapat faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini, seperti adanya
dukungan instansi pemerintah daerah dan peningkatan sistem teknologi informasi
dalam pengawasan keimigrasian.