Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli akun Netflix yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari. Banyak mahasiswa yang tertarik membeli akun dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli langsung dari aplikasi Netflix. Akun yang semestinya digunakan secara pribadi dalam satu rumah tangga, dijual kembali oleh pihak ketiga secara bebas dengan harga yang lebih murah melalui media sosial dan marketplace.. Padahal, praktik raktik ini bertentangan dengan Term of Use Netflix dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Netflix secara tegas menyatakan bahwa akun hanya diperuntukkan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun Netflix dan apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara langsung kepada mahasiswa.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ke$sadaran hu$ku$m enam mahasiswa dalam praktik ju$al be$li aku$n Ne$tflix masih te$rgolong re$ndah dan dua mahasiswa tergolong sedang. Enam informan menyatakan mereka tidak mengetahui dasar hukum yang melarang praktik jual beli akun Netflix secara tidak resmi dan ada dua informan yang mengetahui. Dari segi pemahaman hukum, sebagian informan memahami bahwa penggunaan akun tidak resmi adalah tindakan yang tidak sah namun pemahaman teresebut belum disertai kesadaran penuh terhadap akibat hukumnya. Sikap hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli akun Netflix secara tidak resmi ini masih bervariasi. Terdapat dua informan yang menunjukkan sikap positif terhadap hukum dengan memilih berhenti menggunakan akun tidak resmi karena mengetahui dasar hukumnya dan terdapat risiko apabila membeli secara tidak resmi, namun enam informan lainnya memilih tetap menggunakan akun tersebut. Pola perilaku hukum, hanya dua dari delapan informan yang memilih berhenti menggunakan akun tidak resmi dan beralih ke layanan resmi. Mayoritas lainnya masih tetap menggunakan layanan dari pihak ketiga, de$ngan alasan e$fisie$nsi biaya dan ke$mu$dahan akse$s. Adapun faktor yang mendorong mereka melakukan praktik ini adalah harga yang lebih murah, kemudahan akses pembelian, mengikuti tren atau kebiasaan yang sudah meluas tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan legalitas maupun implikasi hukumnya