Skripsi ini menyoroti aspek krusial dalam pemilihan kepala daerah, yaitu
netralitas perangkat desa. Sebagai pemimpin administratif sekaligus elit lokal, kepala
desa dan perangkatnya memiliki pengaruh besar di masyarakat. Peraturan perundang
undangan melarang keterlibatan mereka dalam kegiatan penggalangan dukungan untuk
calon kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana netralitas
perangkat desa dalam Pemilihan Bupati 2024, dengan fokus pada sebuah desa di
Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan
enam narasumber, serta dokumentasi terbatas. Penelitian lapangan dilaksanakan pada
Desember 2024 hingga Januari 2025, didahului oleh observasi awal pada Oktober
2024. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
dua teori utama: teori netralitas dan teori pengawasan.
Pertama, netralitas perangkat desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten
Barito Kuala, dalam Pemilihan Bupati 2024 masih menghadapi tantangan serius.
Penelitian menemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran prinsip netralitas,
ditunjukkan oleh keterlibatan aktif sejumlah perangkat desa dalam kegiatan
penggalangan dukungan politik serta keberpihakan terhadap calon bupati tertentu.
Kedua, respons pengawas pemilu terhadap pelanggaran netralitas tersebut dinilai
belum optimal. Di lokasi penelitian, hanya pengawas pemilu tingkat kecamatan yang
menunjukkan ketegasan, antara lain dengan mencegah secara langsung pertemuan
yang bertujuan menggalang dukungan bagi salah satu calon. Sementara itu, pengawas
pemilu tingkat desa belum menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan