Fenomena jasa joki dalam pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja menjadi
bentuk realitas sosial baru yang muncul sebagai respons atas rendahnya literasi
digital masyarakat, termasuk di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh,
Kabupaten Banjar. Praktik ini tetap terjadi meski sudah ada larangan yang jelas
pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “pendaftaran Program Kartu
Prakerja harus dilakukan secara mandiri oleh calon penerima”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik joki tersebut dilaksanakan dan
bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ini berdasarkan akad
ijārah dan wakalah bil ujrah.
Penelitian ini di lakukan di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh,
Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan
studi dokumentasi dengan pelaku joki dan pengguna jasa. Informan dalam
penelitian ini adalah seseorang berprofesi sebagai Joki pendaftaran Kartu Prakerja
dan orang yang menggunakan jasa tersebut, pada awalnya memiliki 10 informan
namun yang dapat di wawancara cuman 4 informan, dengan jumlah 2 orang Joki
dan 2 orang pengguna jasa Joki.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik joki dilakukan dengan sistem
upah 50% dari insentif, namun dilakukan tanpa adanya akad yang sah dan disertai
dengan penyembunyian informasi penting mengenai uang pada pelatihan
berikutnya sebesar 50 ribu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini
mengandung unsur ghisy dan tadlis, yaitu penipuan tersembunyi dan penyamaran
informasi yang menimbulkan ketidak jujuran dalam transaksi. Hal ini menjadikan
praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
kejujuran dalam muamalah Islam. Praktik ini pada tinjuan hukum ekonomi syariah
masuk dalam akad ijārah dan wakalah bil ujrah yang di larang dan merupakan akad
yang tidak sah secara hukum ekonomi syariah.