Pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya
berpedoman pada asas umum pembuktian namun juga menganut asas pembuktian
terbalik terhadap perkara tertentu. Terdapat lex specialist terhadap ketentuan ini
berdasarkan Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan
pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil
istitsmar. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang kerugian usaha dan pemilik
modal menuntut pengelola untuk mengembalikan modal, maka wajib bagi
pengelola membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh ta’addi, tafrith dan
muhkalafath al-syuruth. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 mengandung
norma hukum pembuktian terbalik yang selama ini belum diatur secara khusus
dalam hukum acara ekonomi syariah. Kevakuman hukum ini akan berpotensi
melahirkan ketidakseimbangan dalam praktik pembebanan alat bukti kepada pihak
yang bersengketa.
Disertasi ini bertujuan untuk: 1). Mengeksplorasi konsep pembuktian
terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan UU Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2). Menemukan ratio legis dibalik
penerapan hukum pembuktian terbalik dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, yuridis dan filosofis. 3). Membangun formulasi hukum dan
mekanisme pembuktian terbalik dalam fatwa DSN sebagai bentuk pengembangan
dan pembaharuan hukum acara peradilan agama.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law)
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual
(conseptual approach). Bahan hukum primer adalah Fatwa DSN Nomor 105/DSN
MUI/X/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Adapun bahan hukum
sekunder berupa kitab, buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik
penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu preskriptif dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama, norma hukum pembuktian terbalik
dalam fatwa DSN dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan
pemilik modal terkait unsur ta’addi (melampaui batas), tafrith (kelalaian) dan
mukhalafath al-syuruth (melanggar perjanjian) yang dilakukan pengelola modal
v
karena kunci pengelolaan usaha berada pada pengelola modal. Latar belakang ini
juga ditemukan dalam UU Nomor 8 tahun 1999, dimana konsumen mengalami
kesulitan membuktikan terjadinya kesalahan produksi barang karena kunci
produksi dipegang oleh pelaku usaha.
Kedua, menurut Nazih Hammad, pembuktian terbalik dalam perspektif
ekonomi syariah didasarkan pada 4 (empat) faktor, pertama, urf, yaitu pergeseran
norma yang mengubah paradigma hukum asal tentang bebasnya tanggungjawab
pengelola modal menjadi bersifat tidak mutlak (relatif). Kedua, tuhmah yaitu
praduga/persangkaan terhadap pengelola terkait adanya unsur kesalahan dalam
menjalankan usaha, ketiga, maslahah, yaitu modal yang dikucurkan harus terjaga
dari bentuk kelalaian dan kesengajaan pengelola. Dan ke empat, dalalah al-hal
yaitu petunjuk (qarinah) yang mengarah kepada fakta tentang benar tidaknya
pengelola dalam mengelola modal. Dalam konteks yuridis, penerapan hukum
pembuktian terbalik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
pemilik modal yang beriktikad baik. Secara filosofis, pembuktian terbalik bertujuan
memberikan keadilan substantif dan berimbang kepada para pihak dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Ketiga, formulasi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa
DSN bersumber dari prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) yang lahir dari
perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Sebagai viengahvi pembaruan
hukum acara ekonomi syariah, maka mekanisme pembuktian terbalik diterapkan
dengan 3 (tiga) metode, pertama, tergugat (pengelola) harus membuktikan tidak
adanya unsur kesalahan dalam pengelolaan usaha. Kedua, beban alat bukti lebih
dimaksimalkan kepada pihak tergugat (pengelola modal). Ketiga, seluruh dalil yang
menjadi gugatan penggugat harus dibuktikan secara sebaliknya (negatif) oleh pihak
tergugat