Penelitian ini membahas praktik perkawinan di bawah tangan yang
dilakukan oleh pasangan yang masih terikat dalam perkawinan yang sah di
Desa Gudang Hirang. Perkawinan di bawah tangan merujuk pada
pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Perkawinan ini masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai
permasalahan terkait hukum, sosial, dan agama terutama ketika dilakukan
oleh salah satu pihak yang secara hukum masih terikat perkawinan
sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan melalui
wawancara mendalam kepada pelaku dan tokoh masyarakat serta studi
komparatif terhadap hukum yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan
yang dilakukan oleh laki-laki dalam bentuk poligami tanpa izin dapat
dianggap sah menurut agama, namun bertentangan dengan hukum positif
yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, perempuan yang menikah lagi tanpa
adanya perceraian yang sah menurut hukum melanggar ketentuan hukum
Islam maupun hukum positif, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan
zina. Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan prosedur
administratif yang rumit menjadi penyebab utama terjadinya praktik
perkawinan ini. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya edukasi hukum
kepada masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten sangat
diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari
perkawinan di bawah tangan.