Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem
pemesanan akomodasi, salah satunya melalui aplikasi agen perjalanan daring
seperti Traveloka. Platform ini memudahkan pengguna dalam memesan hotel
secara praktis tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun, dalam praktiknya,
muncul permasalahan terkait mekanisme pengembalian dana (refund) akibat
pembatalan oleh penyewa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian
mekanisme tersebut dengan hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam
konteks pelaksanaan di Kota Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
pengelola Hotel SAS Syariah dan DWD Hotel serta konsumen, observasi, serta
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian
ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi
pelaksanaan penelitian berada di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data
yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu,
teknik analisis data dilakukan melalui telaah terhadap konsep-konsep yang
ditemukan dalam penelitian, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan data
yang diperoleh dari hasil wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan, jika pembatalan melewati batas waktu yang
ditentukan, biaya tidak dikembalikan secara utuh, makanya hal ini berisiko
merugikan konsumen maupun pihak hotel. Yang mana terdapat klausula baku
dalam praktik refund hotel pada aplikasi Traveloka. Hal ini bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang adanya klausula baku.
Dalam hal pembatalan, pengguna dapat membatalkan dalam akad Istiṣnā’
dan Ijārah jika memiliki uzur syar’i yang dibenarkan syariah, seperti sakit atau
tugas dinas mendadak, sehingga dibolehkan untuk membatalkan akad tanpa beban
kewajiban penuh. Sementara itu, potongan refund yang dikenakan Traveloka
hanya sah secara syariah jika didasarkan atas kerugian riil yang dapat dibuktikan,
seperti biaya operasional. Namun jika potongan tersebut didasarkan pada kerugian
potensial (opportunity loss), maka hal itu tidak dibenarkan menurut konsep
ta’widh karena bersifat spekulatif, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN
MUI dan pandangan Wahbah Az-Zuhaili.