Penelitian ini dilatarbelakangi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial
merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota
Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Walikota No.
9 Tahun 2024 sebagai upaya memberikan bantuan sosial bersyarat kepada pasangan
usia subur miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun,
pelaksanaan bantuan tersebut masih menghadapi persoalan serius, seperti distribusi
yang tidak merata, kurangnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat
rentan dalam proses pendataan. Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam
penelitian ini, terutama dengan fokus pada wilayah Kecamatan Banjarmasin
Selatan, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota
Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan serta
mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya.
Penelitian juga berupaya mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan
layanan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara
langsung dengan warga yang tidak menerima bantuan meski tergolong miskin, serta
dokumentasi kebijakan terkait. Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan
Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan informan dari Dinas Sosial
dan masyarakat setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali tersebut belum
sepenuhnya optimal. Banyak warga miskin yang belum terdata dan tidak menerima
bantuan, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan pengawasan oleh pihak
terkait. Selain itu, faktor komunikasi yang tidak efektif dan minimnya koordinasi
antarinstansi juga turut menghambat keberhasilan program. Diperlukan
pembenahan menyeluruh dari sisi teknis, sistem verifikasi, dan transparansi agar
kebijakan ini benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.