Penelitian ini dilatarbelakangi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar
biasa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas nasional, kesejahteraan sosial,
dan integritas pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung
pada lembaga penegak hukum, tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat.
Pada era digital, media sosial menjadi salah satu saluran efektif bagi masyarakat
untuk melaporkan dugaan korupsi secara cepat dan luas. Namun, belum terdapat
kepastian hukum yang eksplisit mengenai legalitas pelaporan tindak pidana korupsi
melalui media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai
perlindungan hukum terhadap pelapor yang menggunakan media sosial sebagai
sarana pengaduan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pelaporan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2018 serta mengkaji legalitas pelaporan melalui media sosial dalam konteks
perlindungan hukum bagi pelapor. Dengan mengangkat kasus-kasus viral seperti
Rafael Alun, penelitian ini mencoba membaca realitas partisipasi digital
masyarakat dan signifikansinya terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
berbasis studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-
undangan. Data diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta
unggahan dan informasi dari media sosial seperti X (Twitter) dan Instagram yang
relevan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif
terhadap dokumen hukum dan konten digital yang menjadi objek kajian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan melalui media sosial dapat
dipahami sebagai bagian dari peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam PP
No. 43 Tahun 2018. Akan tetapi, media sosial sebagai medium pelaporan belum
memperoleh legitimasi hukum secara eksplisit, sehingga pelapor masih berpotensi
berhadapan dengan risiko hukum lain, seperti pencemaran nama baik atau
pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang tegas dan
adaptif guna melindungi pelapor yang bertindak demi kepentingan publik dalam
konteks digital