Di Indonesia mediasi diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, tak
terkecuali di Pengadilan Agama Kandangan. Perkara yang di mediasi tahun 2021
sebanyak 60 perkara, 80% diantaranya tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, padahal Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
menghendaki dengan berjalannya mediasi dengan baik, secara tidak langsung akan
berdampak pada berkurangnya penumpukan perkara, sehingga hakim bisa lebih
leluasa untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, dan mampu mewujudkan
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu juga memberikan akses
keadilan yang lebih luas.
Penelitian ini bersifat empiris, pendekatan yang digunakan yuridis empiris .
Subjek penelitian yaitu tiga orang mediator hakim dan objek penelitian adalah
upaya-upaya dalam pencapaian keberhasilan mediasi dan hambatan yang dihadapi.
Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, diolah dengan
editing dan classifying. Kemudian di analisis dengan deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan: 1) Membangun
kepercayaan, dilakukan dengan meyakinkan para pihak bahwa mediator adalah
pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang akan membantu
penyelesaian masalah yang dihadapi, menjamin kerahasiaan informasi dan
melepaskan atribut kehakiman dalam diri mediator.2) Menciptakan suasana yang
kondusif, sangat penting dilakukan karena dengan suasana yang aman dan nyaman
akan memudahkan jalannya mediasi dengan menerapkan aturan yang jelas, dan
menjaga emosi para pihak tetap stabil dan terjaga.3) Mengidentifikasi masalah,
dalam hal ini mediator berupaya dengan memberikan kesempatan kepada para
pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, mediator
menggali akar permasalahan agar lebih mudah untuk merumuskan solusi.4)
Membantu para pihak menemukan solusi, mediator mendorong para pihak
menyampaikan keinginannya, namun jika tidak berhasil maka mediator
memberikan tawaran-tawaran solusi, namun kesepakatan akhirnya tetap menjadi
kewenangan penuh para pihak.5) Melakukan kaukus, jika dipandang perlu kaukus
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hidden interest tidak dapat didapatkan
jika dilakukan dengan duduk bersama. Pertimbangan lainnya adalah jika
kondusifitas tidak terjaga maka kaukus menjadi solusi. Namun upaya tersebut
dihadapkan dengan faktor penghambat, yaitu: 1) Para pihak tidak kooperatif, 2)
Masalah yang sudah tidak teratasi, 3) Kurangnya kesadaran para pihak 4)Campur
tangan pihak ketiga, 5) Kendala bahasa dan 6) Ruang mediasi.