Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang
prioritas penggunaan dana desa, diundangkan dengan tujuan untuk memberikan
arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Peraturan ini menjadi dasar bagi
setiap desa dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan penggunaan dana
desa. Termasuk pada Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala,
seperti desa lain-lainnya memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan
peraturan ini.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi
Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
berjalan efektif, terbukti dari komunikasi yang lancar antara pemerintah desa dan
masyarakat, pemanfaatan sumber daya meski ada perubahan anggaran akibat
pandemi, sikap pelaksana yang responsif dan kooperatif, serta struktur birokrasi
yang terorganisir dan transparan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaannya meliputi: pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM,
refocusing anggaran yang menyebabkan penundaaan program fisik, dan
keterbatasan fiskal desa yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan program. (2)
Peran kepala desa dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 di
Desa Jelapat I yakni sebagai pengarah dan pengoordinasi penggunaan dana desa.
Sebagai pemimpin, kepala desa mampu menyampaikan regulasi pusat,
mengoptimalkan sumber daya, menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, dan
memastikan birokrasi berjalan sesuai prosedur. Kepala desa juga berperan dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.