Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran mediator non
hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru
serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
mediasi tersebut. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka
perceraian serta pentingnya peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa
secara damai dan efisien. Terlebih, Pengadilan Agama Banjarbaru memperoleh
penghargaan dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2024 sebagai peringkat pertama
dalam penanganan mediasi pada kategori pengadilan agama dengan beban perkara
1001–2500.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan
pada studi terhadap hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Data diperoleh
melalui wawancara langsung dengan mediator non hakim, hakim, dan pihak yang
berperkara, serta observasi terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama
Banjarbaru. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis
dan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai
landasan teoritik, yang menekankan lima faktor utama penentu keberhasilan
hukum: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan
budaya hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator non hakim tergolong
efektif dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, ditandai dengan beberapa
keberhasilan mediasi yang menghasilkan perdamaian tanpa putusan hakim. Faktor
pendukung antara lain adalah keterampilan mediator, dukungan kelembagaan, dan
fasilitas pengadilan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, sikap kurang kooperatif para pihak, dan
keterbatasan waktu mediasi. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi oleh
mediator non hakim dapat menjadi solusi alternatif yang konstruktif dalam
penyelesaian.