Penerapan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewajiban hukum melalui
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai
bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional ini, UIN Antasari Banjarmasin
membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sejak tahun 2022
dan aktif menyelenggarakan sosialisasi serta pelatihan bagi pelaku UMKM.
Namun, partisipasi pelaku UMKM di Kota Banjarmasin dalam mendaftarkan
produknya untuk memperoleh sertifikasi halal masih tergolong rendah. Hal ini
diduga disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis dan kurangnya
pendampingan intensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
problem yang dihadapi LP3H UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal
oleh pelaku UMKM, serta mengkaji strategi emperis yang telah dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan action research, yaitu pendekatan partisipatif di mana peneliti turut
terlibat dalam merespons dan mencari solusi atas permasalahan di lapangan. Lokasi
penelitian berada di Kota Banjarmasin, yang dipilih karena banyaknya pelaku
UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data
mencakup observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Sumber data
meliputi koordinator LP3H di UIN Antasari Kalimantan Selatan, serta pelaku
UMKM lokal. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian,
dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pendamping Proses Produk
Halal (LP3H) UIN Antasari menghadapi kendala dalam meningkatkan pendaftaran
sertifikasi halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin. Kendala utama meliputi
kurangnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi, keterbatasan
jumlah dan kapasitas pendamping, serta hambatan administratif dan teknis pada
sistem pendaftaran online SIHALAL. LP3H telah melakukan berbagai strategi
seperti sosialisasi melalui media digital dan tatap muka, pendampingan teknis, serta
kerja sama dengan BPJPH dan pemerintah daerah. Namun, efektivitas program
masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.