Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Sumber daya ini menjadi salah satu penopang utama potensi kekayaan nasional,
yang juga dapat dijadikan modal penting untuk mendorong pembangunan negara.
Berbagai aspek seperti sosial, budaya, dan lainnya turut mendukung kemajuan
bangsa. Di antara sektor-sektor tersebut, pariwisata menjadi salah satu yang paling
potensial dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan objek wisata adalah
membentuk menekankan konsep Sadar Wisata terhadap masyarakat, salah satunya
dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini
berkontribusi pada pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
Pokdarwis terdiri dari masyarakat yang memahami tantangan dan perkembangan
pariwisata. Dengan kesadaran tersebut, mereka dapat berperan aktif serta
memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Sadar Wisata
yang beracu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.
PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata, serta pandangan Islam khususnya
Siyasah Syar’iyyah terhadap konsep Sadar Wisata dalam lingkup Wisata Religi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi
kepustakaan (library research) dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari
berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, yang
berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif terhadap dokumen hukum dan analisis yang menjadi fokus kajian.
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok masyarakat yang
dibentuk secara sukarela untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata lokal,
dengan dasar hukum Permenbudpar No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008.
Dalam wisata religi, Pokdarwis tidak hanya mengelola secara teknis, tetapi juga
menjaga nilai spiritual dan budaya setempat. Namun, mereka masih menghadapi
kendala seperti rendahnya kapasitas manajerial dan kurangnya dukungan
pemerintah.
Siyasah Syar’iyyah, sebagai prinsip pengelolaan publik yang berlandaskan
syariat, tercermin dalam peran Pokdarwis yang mengedepankan kemaslahatan,
keadilan, dan partisipasi. Dalam konteks pariwisata, Pokdarwis menjadi agen
ix
edukasi nilai-nilai Islam serta pelestarian budaya lokal, mencegah komersialisasi
berlebihan, dan mendorong distribusi manfaat yang adil. Negara berkewajiban
memberdayakan Pokdarwis sebagai bagian dari pembangunan partisipatif yang
selaras dengan nilai-nilai keislaman dan sosial