Hasbullah, Hasbullah (2025) Budaya Hukum dan Relasi Sosial dalam Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur di Kalimantan Selatan. [Disertasi]
PERNYATAAN.pdf
Download (208kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABTRAK.pdf
Download (524kB)
BAB I.pdf
Download (299kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (838kB)
BAB III.pdf
Download (215kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
BAB V.pdf
Download (1MB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (444kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (914kB)
Abstract
Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah serius di
Kalimantan Selatan karena dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya,
dan agama. Meski batas usia minimal menikah telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik ini tetap marak dan melanggar hak
anak. Lemahnyaefektivitas hukum menunjukkan kuatnya pengaruh budaya
lokal dan relasi-relasi sosial dalam masyarakat yang kurang mendukung
kebijakan dimaksud.
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya dan relasi-relasi
sosial dalam mendorong atau mencegah perkawinan dibawah umur serta
merumuskan strategi pencegahannya, dengan menggunakan metode
hukum empiris melalui pendekatan sosio-legal yang memadukan kajian
hukum dan data empiris dari lapangan yang mencakup wawancara
mendalam, dokumentasi, dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya hukum dan relasi sosial
masyarakat Kalimantan Selatan menjadi faktor utama yang
melanggengkan praktik perkawinan dibawah umur, meskipun angka
dispensasi kawin secara statistik menurun. Rendahnya kesadaran hukum
terlihat dari tingginya jumlah dispensasi yang dikabulkan dan maraknya
kasus penetapan asal-usul anak akibat nikah siri. Masyarakat cenderung
lebih mengandalkan nilai lokal, adat, dan agama yang membenarkan
perkawinan dibawah umursebagai solusi atas masalah moral, ekonomi,
dan pendidikan. Selain itu, pola asuh yang permisif, pengaruh tokoh
masyarakat, dan tekanan sosial turut mempercepat praktik ini, meskipun
anak belum cukup umur secara hukum maupun psikologis. Untuk itu,
rekonstruksi budaya hukum dilakukan melalui pendidikan hukum,
reinterpretasi nilai-nilai lokal secara kontekstual, penegakan hukum yang
konsisten, dan harmonisasi hukum agama dan negara. Di sisi lain,
rekonstruksi relasi sosial melalui penguatan komunitas, advokasi lintas
sektor, serta pemanfaatan media sosial guna membangun opini publik yang
berpihak pada perlindungan anak.
Kesimpulannya, pencegahan perkawinan dibawah umur tidak bisa hanya
mengandalkan aturan hukum, tetapi juga harus memperhatikan struktur sosial dan
budaya yang hidup di masyarakat. Pendekatan sosio-legal penting agar strategi
pencegahan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 08:05 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 08:05 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30051 |




