Akad murabahah banyak digunakan oleh bank syariah, termasuk untuk
pembiayaan kepemilikan properti. Namun, di beberapa bank syariah di Banjarmasin
ditemukan perbedaan isi dan jumlah pasal dalam akad, serta ketidaksesuaian dengan
dokumen hukum lain seperti Akta Jual Beli (AJB), Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT), dan Hak Tanggungan (HT). Beberapa akad juga tidak memuat
klausul penting seperti jaminan, force majeure, dan penyelesaian sengketa.
Penelitian ini mengeksplorasi hubungan dan kedudukan hukum antar perjanjian
dalam pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan kepemilikan Properti oleh bank
syariah di Banjarmasin berdasarkan prinsip Hukum Ekonimi Syariah. Penelitian dilakukan
pada tiga bank syariah: Bank Kalimantan Selatan Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah,
dan Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis
kedudukan dan hubungan hukum antar perjanjian dalam akad murabahah pembiayaan
Properti oleh bank syariah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, kedua
merumuskan rekonstruksi perjanjian dalam akad murabahah agar sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Syariah.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan analisis
kualitatif-deskriptif dengan dokumentasi perjanjian dan wawancara. Data dianalisis secara
filosofis dengan membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan kedudukan hukum
yang tidak seragam antar perjanjian dalam pelaksanaan akad murabahah, khususnya
perbedaan klausul cidera janji, force majeure, dan penyelesaian sengketa yang
mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi nasabah. Ketidakkonsistenan dalam
penggunaan Akta Jual Beli (AJB) PPAT juga mempengaruhi kedudukan hukum nasabah
dalam pembuktian hak kepemilikan. Selain itu, penggunaan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) yang masih berbasis konvensional berpotensi bertentangan
dengan prinsip syariah.
Novelty penelitian ini berupa rekomendasi klausul ideal yang sesuai Maqashid
syariah dan usulan agar Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa yang
mewajibkan penggunaan AJB untuk memperkuat hubungan dan kedudukan hukum
nasabah. Penelitian juga mengusulkan penggunaan perjanjian hawalah al-haqq sebagai
alternatif penyelesaian bagi pembiayaan murabahah yang bermasalah untuk menghindari
praktik riba, terutama pada masa belum adanya lembaga jaminan khusus untuk akad-akad
syariah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pembentukan lembaga jaminan khusus
untuk akad-akad syariah di masa depan guna memperkuat perlindungan hukum bagi
nasabah.