Dalam lanskap politik demokrasi elektoral seperti saat ini, realitas lapangan
telah mendorong Partai-partai Islam mengambil pendekatan pragmatisme politik,
yaitu pendekatan yang mengutamakan efektivitas dan pencapaian tujuan elektoral
daripada kekakuan ideologis. Pragmatisme menuntut Partai Islam untuk lebih
inklusif guna mencapai tujuan politik, meski harus menyesuaikan atau menafsirkan
ulang doktrin ideologis Partai. Melalui penelitian mixed method diketahui bahwa
inklusivitas Partai Islam dalam menerima keanggotaan nonmuslim memunculkan
sejumlah problematika, baik poblem filosofis, yuridis, maupun sosiologis, dan
bagaimana rekonstruksi konstitusional ketentuan keanggotaan pada Partai-partai
Islam tersebut.
Problem filosofis dalam sistem rekrutmen Partai-partai Islam mencerminkan
konflik antara ideal normatif Islam dan kalkulasi politik demokratis, dikarenakan
Partai Islam merupakan entitas politik yang mengusung nilai-nilai syariat,
sementara negara menganut sistem hukum nasional yang bersifat pluralis dan
sekuler dalam pengaturannya.
Partai Islam juga menghadapi problem sosiologis dikarenakan adanya
beberapa jabatan struktur Partai yang hanya bisa dijabat oleh anggota yang
beragama Islam. Hal ini memiliki potensi besar untuk terjadinya gesekan sosial
dalam internal partai.
Sebagian Ahli menghendaki agar Partai Islam melakukan rekonstruksi asas
dan sistem keanggotaan Partai. Asas Islam tidak lagi hanya dimaknai sebagai
perjuangan simbolik tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis dan
transformatif yang bersifat universal. Sebagian ahli yang lain menghendaki agar
Partai Islam tetap mempertahankan ideologi Islamnya, dan menerapkan ideologi
tersebut secara konsekuen. Karena yang bermasalah bukan pada asas, tetapi
penerapan dan kualitas SDM pelaksana Partai.
Setidaknya ada 2 (dua) alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai
Islam. Pertama, rekonstruksi sistem rekrutmen keanggotaan, dapat berupa: 1)
Penegasan bahwa sistem keanggotaan Partai Islam hanya dari kalangan umat Islam,
yang berarti menjadikan Partai-partai Islam tersebut sebagai partai tertutup
(eksklusif); 2) Mencantumkan secara tegas dan jelas dalam AD/ART Partai bahwa
sistem keanggotaan Partai Islam adalah bersifat terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia; 3) Mempertahankan rumusan ketentuan rekrutmen sebagaimana yang
sudah ditetapkan dalam AD/ART Partai Islam. Secara implisit, sistem rekrutmen
Parta-partai Islam tersebut sudah bersifat terbuka, sama sebagaimana ketentuan
sistem rekrutmen yang berlaku pada partai nasionalis sekuler seperti PDIP dan
Partai Golkar. Kedua, rekonstruksi asas Islam Partai, dapat berupa: 1) Penghapusan
asas Islam. Hal ini dikarenakan sikap pragmatisme Partai-partai Islam yang
dianggap tidak berbeda dengan partai nasionalis sekuler. 2) Rekonstruksi asas Islam
yang kontekstual. Selama ini formulasi asas Islam dianggap kaku dan eksklusif,
sehingga Partai-partai Islam perlu merekonstruksi konstitusinya agar asas Islam
tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan simbolik, tetapi sebagai komitmen
terhadap nilai-nilai etis dan transformatif yang bersifat universal. Ini merupakan
jalan tengah Partai Islam dalam sistem politik demokrasi tanpa kehilangan jati diri
ke-Islamannya. Ketiga, peneguhan asas Islam Partai, karena yang dipandang
sebagai problematikanya adalah pada kualitas sumber daya dan personalia partai,
sehingga yang perlu dibenahi adalah sumber daya dan personalia partai, bukan pada
asas partai.