Penelitian ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin. Lahirnya
peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah anak terlantar di
Kota Banjarmasin yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari putus sekolah,
bekerja di jalan, hingga lemahnya peran keluarga dan pengawasan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017 dalam
melindungi anak terlantar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi
terkait, yaitu JDIH Pemkot Banjarmasin, Satpol PP, Dinas Sosial, serta Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), ditambah wawancara
dengan 25 anak terlantar di Kota Banjarmasin. Data kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan landasan teori negara hukum, teori kedudukan dan
fungsi perda, teori efektivitas hukum, serta teori perlindungan anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Perda No. 6 Tahun 2017
sah dan memiliki legitimasi formal, namun pada tataran substantif dan sosiologis
belum berjalan efektif. Perda ini lebih cenderung berfungsi sebagai instrumen
administratif penertiban daripada instrumen nyata perlindungan anak. Hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya anak yang memilih hidup di jalan karena
faktor ekonomi, lemahnya peran keluarga, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta
minimnya pembinaan berkelanjutan. Faktor-faktor utama yang menghambat
efektivitas perda meliputi: (1) substansi hukum yang lemah karena tidak adanya
sanksi tegas, (2) struktur kelembagaan yang parsial, (3) keterbatasan sarana dan
prasarana, (4) budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap anak jalanan, serta
(5) koordinasi antarinstansi yang lemah.