Masih ditemukan praktik pembebanan ganti rugi secara sepihak kepada
instruktur mengemudi, tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas dan tanpa
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum positif maupun hukum
Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan kerja
antara lembaga kursus mengemudi dan instruktur di Banjarmasin serta bagaimana
perlindungan hukum bagi instruktur terhadap kerusakan mobil dalam perspektif
Hukum Ekonomi Syariah
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan instruktur mengemudi
dan pihak pengelola lembaga kursus di Banjarmasin, sedangkan data sekunder
diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan fatwa terkait. Analisis
data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pola hubungan kerja,
bentuk akad yang digunakan, serta mekanisme tanggung jawab atas kerusakan
mobil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan kerja antara
lembaga kursus dan instruktur pada umumnya tidak diformalkan dalam akad
tertulis, sehingga perlindungan hukum bagi instruktur menjadi lemah. Dalam
beberapa kasus, kerusakan mobil langsung dibebankan kepada instruktur meskipun
tidak terdapat bukti kelalaian. Dari perspektif hukum positif, perlindungan
seharusnya diberikan melalui ketentuan KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, dan
regulasi sektor informal yang mengharuskan pemberi kerja menyediakan alat kerja
yang layak dan memberikan perlindungan keselamatan kerja. Sementara itu, dalam
perspektif hukum ekonomi syariah melalui teori ijarah, tanggung jawab kerusakan
kendaraan berada pada pemilik barang selama kerusakan tidak disebabkan oleh
kesengajaan atau kelalaian (ta’addi) dari instruktur. Dengan demikian, praktik
pembebanan kerusakan secara sepihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan
perlindungan hukum dalam syariah