Penelitian ini dilatarbelakangi dari ditemukannya praktik poligami siri di
Kecamatan Labuan amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana istri
kedua pada perkawinan poligami siri tidak mendapatkan keadilan dari segi
pembagian haknya dibandingkan dengan istri pertama. Fokus pada penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui implikasi poligami siri terhadap pemenuhan hak istri
kedua.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum. Sumber penelitian ini adalah 5 pasang suami dan istri
kedua yang melakukan pernikahan poligami siri. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data
pada penelitian ini dengan pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami siri yang terjadi
di
Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena kondisi kesehatan istri
pertama yang kurang baik, kurangnya perhatian, serta dalih menjalankan sunnah
Rasulullah SAW. Pernikahan poligami tersebut dilakukan secara siri karena
masyarakat beranggapan bahwa pernikahan secara resmi sulit untuk dilakukan.
Adapun implikasi dalam pemenuhan hak istri kedua pada praktiknya sebagian istri
hanya mendapatkan sebagian haknya, tetapi sebagian yang lain mendapatkan
haknya secara penuh. Meskipun dalam hukum Islam dalam hal poligami siri, istri
kedua tetap memiliki hak yang sama dengan istri pertama, sedangkan dalam hukum
positif, poligami berimplikasi dalam pemenuhan hak istri, dimana istri yang
dipoligami siri tidak bisa menuntut haknya di hadapan hukum karena tidak
memiliki bukti otentik. Dengan demikian, istri dalam pernikahan poligami siri perlu
meminta agar pernikahannya disahkan secara hukum melalui pencatatan nikah.