Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik sanda di
masyarakat Banjar, khususnya mengenai penyewaan kembali rumah yang
telah dijadikan jaminan utang. Praktik tersebut menimbulkan persoalan
hukum karena sebagian ulama memahami sanda sebagai rahn (gadai) yang
tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima pinjaman, sementara sebagian
lainnya memahaminya sebagai jual beli bersyarat seperti jual beli angkal,
bai‘ al-‘uhdah, atau bai‘ al-wafâ’, yang dianggap memberi ruang kebolehan
selama akadnya diubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pendapat ulama tentang sewa-menyewa rumah sandaan, serta alasan dan
dasar hukum dari pendapat ulama tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada tujuh ulama yang
tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Data
yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan
sistematisasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk
menggambarkan pendapat ulama Kota Banjarmasin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki
perbedaan pendapat. Pertama, empat ulama memaknai sanda sebagai akad
rahn murni, sehingga rumah sandaan tidak boleh disewakan kembali karena
termasuk mengambil manfaat dari pinjaman yang dapat mengarah pada riba
dan bertentangan dengan prinsip muamalah. Kedua, tiga ulama lainnya
membolehkan praktik sewa-menyewa rumah sandaan dengan syarat akad
diubah menjadi bentuk jual beli bersyarat seperti jual beli angkal, bai‘ al
‘uhdah, atau bai‘ al-wafâ’, sehingga tidak lagi dipahami sebagai
pemanfaatan barang gadai tetapi sebagai transaksi jual beli yang sah
menurut syariat.