Elfauzi, Fikra Fargani Annajih (2025) Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN FIKRA FARGANI A.E.pdf
Download (135kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (12kB)
BAB I.pdf
Download (241kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (222kB)
BAB III.pdf
Download (324kB)
BAB IV.pdf
Download (191kB)
BAB V.pdf
Download (12kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (138kB)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf
Download (6MB)
Abstract
Kewarisan merupakan akibat hukum dari kematian seseorang yang
mengalihkan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum
modern, warisan tidak hanya mencakup harta berwujud, tetapi juga harta tidak
berwujud seperti hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan.
Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur
bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, undang-undang tersebut tidak
mengatur mekanisme penyelesaiannya di pengadilan. Di sisi lain, dalam praktik
peradilan masih sering terjadi kekeliruan dalam pengajuan perkara waris, di mana
pihak beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, padahal secara
absolut seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Fenomena ini
menunjukkan adanya titik singgung kewenangan antara Peradilan Umum dan
Peradilan Agama yang penting dikaji, khususnya dalam konteks kewarisan hak
cipta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, serta literatur hukum positif dan hukum Islam yang
relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama berwenang
memeriksa dan memutus perkara kewarisan hak cipta apabila pewaris beragama
Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung dan SEMA
Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kewenangan peradilan ditentukan
berdasarkan agama pewaris, bukan agama ahli waris. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, hukum yang digunakan dalam kewarisan di
Peradilan Agama adalah hukum Islam. Hak cipta dipandang sebagai harta kekayaan
tidak berwujud yang dapat diwariskan, sehingga penyelesaiannya di Peradilan
Agama ditempuh melalui permohonan penetapan ahli waris (voluntair) atau
gugatan waris (contentiosa). Dalam praktiknya, proses pembuktian bisa terkendala
apabila ciptaan belum terdaftar karena pendaftaran ciptaan bersifat deklaratif.
Apabila muncul sengketa mengenai hak milik atas ciptaan, kewenangan beralih
kepada Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum. Dengan
demikian, kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta terbatas pada
penetapan dan pembagian warisan bagi pewaris Muslim, sedangkan sengketa
kepemilikan ciptaan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 12 Jan 2026 03:17 |
| Last Modified: | 12 Jan 2026 03:17 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30364 |




