EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Haekal, Akhmad Zuhad (2026) Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (140kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (156kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (316kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (311kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (325kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (33kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (212kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama perwujudan
kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, praktik
penyelenggaraannya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan elektoral dan
perlindungan hak konstitusional. Pilkada Banjarbaru 2024 menjadi contoh nyata:
diskualifikasi salah satu pasangan calon membuat pemilihan berlangsung dengan
calon tunggal, tetapi surat suara tetap memuat calon yang didiskualifikasi sehingga
suara untuk mereka dinyatakan tidak sah meskipun berjumlah besar. Ketiadaan
kolom kosong yang sah untuk dipilih menutup peluang kemenangan kotak kosong
dan akhirnya memicu sengketa hasil yang diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan hasil Pilkada Banjarbaru 2024 dan menilai relevansinya bagi
demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan
hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, serta
bahan hukum sekunder dari doktrin dan literatur akademik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hasil pilkada dilakukan
karena pelanggaran substantif dan sistemik, terutama terkait terlanggarnya hak pilih
akibat absennya kolom kosong dan tingginya suara tidak sah. Mahkamah menilai
kondisi tersebut sebagai extraordinary circumstance yang membenarkan
pengutamaan keadilan substantif, termasuk dalam aspek legal standing pemohon.
Putusan ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penjaga demokrasi yang
tidak hanya menilai prosedur, tetapi memastikan kedaulatan rakyat dan hak
konstitusional tetap terlindungi dalam proses elektoral dengan melaksankan
pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Banjarbaru

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 21 Jan 2026 01:20
Last Modified: 21 Jan 2026 01:20
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30517

Actions (login required)

View Item
View Item