Haekal, Akhmad Zuhad (2026) Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (140kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (156kB)
BAB I.pdf
Download (316kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (255kB)
BAB III.pdf
Download (311kB)
BAB IV.pdf
Download (325kB)
BAB V.pdf
Download (33kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (212kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama perwujudan
kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, praktik
penyelenggaraannya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan elektoral dan
perlindungan hak konstitusional. Pilkada Banjarbaru 2024 menjadi contoh nyata:
diskualifikasi salah satu pasangan calon membuat pemilihan berlangsung dengan
calon tunggal, tetapi surat suara tetap memuat calon yang didiskualifikasi sehingga
suara untuk mereka dinyatakan tidak sah meskipun berjumlah besar. Ketiadaan
kolom kosong yang sah untuk dipilih menutup peluang kemenangan kotak kosong
dan akhirnya memicu sengketa hasil yang diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan hasil Pilkada Banjarbaru 2024 dan menilai relevansinya bagi
demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan
hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, serta
bahan hukum sekunder dari doktrin dan literatur akademik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hasil pilkada dilakukan
karena pelanggaran substantif dan sistemik, terutama terkait terlanggarnya hak pilih
akibat absennya kolom kosong dan tingginya suara tidak sah. Mahkamah menilai
kondisi tersebut sebagai extraordinary circumstance yang membenarkan
pengutamaan keadilan substantif, termasuk dalam aspek legal standing pemohon.
Putusan ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penjaga demokrasi yang
tidak hanya menilai prosedur, tetapi memastikan kedaulatan rakyat dan hak
konstitusional tetap terlindungi dalam proses elektoral dengan melaksankan
pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Banjarbaru
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 21 Jan 2026 01:20 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 01:20 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30517 |




