Pelaksanaan Program Nasional Agraria pada praktiknya masih menghadapi
berbagai persoalan, salah satunya perbedaan hasil pengukuran tanah dengan segel
awal yang dimiliki oleh pemilik tanah. Perbedaan tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum dan berdampak langsung pada hak kepemilikan tanah.
Dalam beberapa kasus, hasil pengukuran yang tidak sesuai menyebabkan luas tanah
berkurang, sehingga pemilik tanah mengalami kerugian materil. Kondisi ini
menunjukkan bahwa proses pengukuran tanah belum sepenuhnya berjalan sesuai
dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.
Penelitian ini membahas langkah-langkah atau upaya hukum yang dilakukan
oleh pemilik tanah dalam menyelesaikan kasus perbedaan hasil pengukuran tanah
dalam program nasional agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data diperoleh melalui
wawancara langsung dengan pemilik tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pemilik tanah yang mengalami
perbedaan pengukuran, dari tiga pemilik tanah yang mengalami perbedaan hasil
pengukuran, hanya satu orang yang menempuh upaya non-litigasi dengan
menghubungi Badan Pertanahan Nasioanl, sementara dua pemilik tanah lainnya
tidak melakukan upaya penyelesaian. Temuan ini menunjukkan upaya hukum
pemilik tanah terhadap perbedaan hasil pengukuran tanah dalam Program Nasional
Agraria di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap masih terbatas dan belum berjalan
optimal. Dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip penjagaan harta
(ḥifẓ al-māl), kondisi ini menunjukkan belum adanya respons hukum yang memadai
untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, karena
permasalahan perbedaan pengukuran tanah hanya disampaikan secara lisan tanpa
melalui prosedur resmi.