Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik jual beli hari kerja
(HK) di Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu kegiatan
ini menjual upah kerja yang belum diterima oleh para buruh sawit kepada pihak lain
dengan harga lebih rendah dari nilai upah sebenarnya. Praktik ini dipandang sebagai
solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, namun
menimbulkan persoalan hukum karena objek yang diperjualbelikan belum ada
(ma‘dum), adanya ketidakseimbangan nilai tukar, serta praktik penahanan kartu
ATM sebagai jaminan yang berpotensi mengandung unsur riba atau gharar. Kondisi
tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis
penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku
transaksi, observasi langsung, serta telaah pustaka yang berkaitan dengan konsep
jual beli, akad, dan syarat sahnya objek menurut fikih muamalah. Analisis
dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan realitas lapangan dengan ketentuan
hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli HK di Desa Salaman
dilakukan dengan pola penjualan hari kerja kepada pembeli secara tunai, kemudian
pelunasan dilakukan saat penerimaan gaji bulanan dengan nilai yang lebih besar
daripada uang yang diterima sebelumnya. Penjual menyerahkan kartu ATM sebagai
bentuk jaminan. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi tersebut tidak memenuhi
syarat sah objek akad karena upah yang dijual belum ada, tidak jelas, serta belum
menjadi hak penuh pekerja. Selain itu, adanya selisih nominal antara uang yang
diterima dan jumlah yang harus dikembalikan menunjukkan adanya unsur
tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Dengan demikian, praktik jual
beli HK di Desa Salaman dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah.