Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya dua penetapan asal-usul
anak pada Pengadilan Agama Barabai dengan duduk perkara yang identik, yakni
anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan siri, namun diputus secara
berbeda oleh hakim tunggal yang sama. Fokus utama penelitian ini adalah untuk
mengetahui disparitas yang terjadi dan faktor penyebabnya serta menganalisis
implikasi disparitas pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dan Nomor
312/Pdt.P/2024/PA.Brb.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif
dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum
yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen,
studi pustaka, dan studi literatur. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian
dianalisis secara kualitatif dengan matriks sebagai media bantunya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tunggal pada Penetapan
Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb tidak mengabulkan apa yang menjadi petitum
pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon II sudah hamil 6 bulan ketika
perkawinan sirri berlangsung dengan merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang
Perkawinan yang kemudian dilakukan interpretasi dengan kutipan dari kitab fatawa
al-hindiyah dengan pembatasan minimal masa kehamilan sejak perkawinan yaitu 6
bulan. Meskipun tidak mengabulkan petitum, hakim tunggal mempertimbangkan
kemudharatan yang mungkin terjadi jika permohonan ini ditolak. Sehingga hakim
tunggal tatap mengabulkan namun berbeda dari yang menjadi petitum pemohon.
Sedangkan pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb, hakim tunggal
mengabulkan apa yang menjadi petitum pemohon dengan mendasarkan pada
kutipan yang sama dengan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb yakni dari
kitab fatawa al-hindiyah, namun tidak merujuk secara eksplisit Pasal 42 Undang
Undang Perkawinan. Meskipun penerapan dalil yang digunakan hakim pada
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb tergolong sebagai malpractice, hakim
memiliki hak imunitas yang total yang membuatnya tidak dapat dituntut atau
dipersalahkan atas putusan yang dibuatnya, serta putusan hakim tetap berlaku
karena memiliki kekuatan yang mengikat. Di samping faktor yuridis, ada faktor non
yuridis yaitu faktor psikologis dan beban kerja yang tinggi yang membuat kedua
putusan ini terjadi disparitas. Disparitas pada kedua penetapan ini memengaruhi
rasa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari penegakan hukum. Selain itu juga
membuat berkurangnya kepercayaan terhadap pengadilan itu sendiri, terlebih lagi
jika disparitas diakibatkan karena malpractice yang terjadi