Skripsi ini membahas upaya penyediaan fasilitas yang aksesibel serta layanan informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya anak dengan disabilitas, sebagai bentuk pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah tingkat pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 9 (sembilan) informan, observasi langsung di lapangan selama 1 (satu) bulan, serta dokumentasi. Informan penelitian berasal dari Museum Lambung Mangkurat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, guru, serta anak dengan disabilitas yang pernah berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menilai pelaksanaan peraturan daerah, khususnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, pelaksanaan ketentuan terkait penyediaan fasilitas aksesibel dan layanan informasi bagi penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal. Kedua, dalam proses implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, minimnya petugas yang memiliki kompetensi khusus, termasuk kemampuan berbahasa isyarat, serta layanan informasi yang belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, realisasi penyediaan fasilitas aksesibilitas tersebut masih bergantung pada adanya renovasi museum secara menyeluruh.