Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia memiliki dasar
hukum yang kuat dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang
undang ini mengamanatkan terciptanya lingkungan sehat, di mana setiap
orang harus menghargai hak hidup sehat sesamanya baik secara fisik,
biologis, maupun sosial dan wajib menjalankan perilaku sehat untuk
menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Penerapan KTR, seperti di
fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah,
transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik, merupakan salah satu
bentuk nyata terwujudnya lingkungan yang sehat. Misalnya seperti
Puskesmas yang meyediakan berbagai layanan kesehatan. Dinas
Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerapkan KTR melalui Perda Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013.
Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dengan
metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga
teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam yang melibatkan
pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian secara subtansi Peraturan Daerah telah
mengatur larangan dan sanksi secara jelas terhadap pelanggaran KTR.
Tetapi pada struktur hukum pelaksanaan kebijakan di lapangan belum
efektif. Hal ini disebabkan ketidak seriusannya yang berwenang dalam
menerapkan peraturan ini. Kurangnya sumber daya manusia dalam
pengawasan, dan lemahnya penerapan sanksi. Dalam aspek budaya hukum
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok. Oleh karena
itu pemerintah diharapkan mempunyai keseriusan dalam penguatan
penerapan sanksi, pengawasan, intensifikasi sosialisasi terhadap
masyarakat.