Penelitian ini dilatar belakangi pembangunan kijing kuburan merupakan
praktik yang lazim dijumpai dalam masyarakat Muslim, termasuk di Kota
Banjarmasin, yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan, sosial, dan budaya. Namun,
praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya
antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, akibat perbedaan metode
hukum yang digunakan. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kebingungan di
masyarakat terkait praktik pemakaman yang sesuai dengan syariat Islam, terlebih
di tengah keterbatasan lahan pemakaman dan kondisi geografis Banjarmasin yang
didominasi oleh lahan rawa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum pembangunan
kijing kuburan, menganalisis perbandingan penetapan hukum antara kedua ormas
tersebut, serta mengkaji implikasi pembangunan kijing terhadap praktik
pemakaman yang berlangsung di Kota Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) dengan teknik wawancara langsung terhadap enam orang ulama, yang
terdiri dari tiga ulama Nahdlatul Ulama dan tiga ulama Muhammadiyah di Kota
Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan
terhadap Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang
relevan. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama memandang hukum
pembangunan kijing kuburan pada dasarnya makruh, namun dapat menjadi mubah
apabila terdapat maslahat tertentu, dan menjadi haram apabila dilakukan di atas
tanah wakaf atau pemakaman umum. Sementara itu, Muhammadiyah cenderung
menetapkan hukum haram terhadap pembangunan kijing kuburan, baik di tanah
pribadi maupun tanah wakaf, dengan pertimbangan pemurnian ajaran, pencegahan
pemborosan harta, dan penutupan potensi penyimpangan akidah. Perbedaan
pandangan ini berdampak pada praktik pemakaman di Kota Banjarmasin dan
menuntut adanya keselarasan antara pandangan keagamaan dan regulasi
pemerintah daerah.