Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, khususnya terkait aksesibilitas, di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) ramah difabel di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah fasilitas di sekolah, seperti jalur kursi roda, toilet khusus, dan
sarana penunjang lain, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perda serta kebutuhan
peserta didik difabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik
observasi dan wawancara kepada pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan Perda belum maksimal karena masih ada fasilitas
yang belum memenuhi standar aksesibilitas, sehingga diperlukan peningkatan
sarana prasarana, pengawasan, dan dukungan anggaran agar hak peserta didik
difabel dapat terpenuhi secara optimal.
Metode sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengeksplorasi
bagaimana reaksi dan interaksi berlangsung ketika sistem norma berfungsi dalam
masyarakat. Metode sosiologi hukum dalam studi ini juga bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman hukum secara empiris melalui penelitian langsung
terhadap penerapan suatu regulasi yang akan diteliti.
Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 di SMP ramah difabel di Kota Banjarmasin
masih belum maksimal. Sebagian sekolah sudah memiliki fasilitas aksesibilitas,
namun banyak yang belum memenuhi standar dan belum merata di seluruh area
sekolah. Dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan ada, tetapi belum
disertai anggaran, panduan teknis, dan pengawasan yang memadai.
Secara umum, pelaksanaan Perda tentang aksesibilitas bagi peserta didik
difabel di SMP ramah difabel belum sesuai dengan harapan. Diperlukan
peningkatan fasilitas, pemahaman teknis di tingkat sekolah, serta penguatan peran
pemerintah daerah melalui anggaran, sosialisasi, dan monitoring agar hak-hak
penyandang disabilitas di lingkungan sekolah dapat terpenuhi dengan lebih baik.