Fenomena pasangan yang memilih untuk menunda atau menjalani
kehidupan childfree semakin terlihat di masyarakat modern, termasuk di Kota
Banjarmasin. Namun, dalam masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai
keluarga dan keberlanjutan garis keturunan, keberadaan anak masih dipandang
sebagai indikator utama keberhasilan dan kelengkapan sebuah perkawinan.
Akibatnya, pasangan yang menunda memiliki anak seringkali menghadapi stigma
sosial berupa pertanyaan, nasihat, sindiran, dan penilaian moral yang dapat
memengaruhi kehidupan psikologis dan relasi sosial mereka. Fenomena ini
menunjukkan adanya ketegangan antara pilihan hidup individu dengan norma
sosial dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat terhadap pasangan
childfree, pengaruh stigma tersebut terhadap kondisi psikologis pasangan, serta
faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menunda memiliki
anak ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif dan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam terhadap pasangan childfree dan masyarakat di Kota Banjarmasin.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma masyarakat Banjar terhadap
pasangan yang menunda memiliki anak berakar pada norma sosial dan budaya
yang memaknai anak sebagai simbol keberhasilan dan keberkahan perkawinan.
Norma ini kemudian menjadi living law. Stigma tersebut berdampak pada kondisi
psikologis pasangan childfree, seperti munculnya rasa tidak nyaman, kecemasan,
tekanan batin, dan ketakutan akan penilaian negatif. Meskipun demikian,
pasangan tidak bersikap pasif terhadap stigma, melainkan menunjukkan bentuk
resistensi melalui strategi perlawanan simbolik, yaitu tetap menjaga keharmonisan
sosial di ruang publik sambil mempertahankan keputusan mereka dalam ruang
privat. Penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan menunda kehamilan
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan mental dan emosional, kondisi
ekonomi, pendidikan dan karier, pengalaman masa lalu, serta kesepakatan antara
suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan kehamilan
dapat dibenarkan selama didasarkan pada pertimbangan maslahat, dilakukan
melalui musyawarah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa stigma terhadap pasangan
childfree di masyarakat Banjar tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam, karena
bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan, larangan berprasangka buruk,
dan keadilan sosial.
vii