Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya jual beli harta bersama yang
dilakukan secara sepihak oleh suami dalam perkara Putusan Pengadilan Agama
Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu. Meskipun tindakan tersebut secara tegas
dilarang oleh Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 92 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim tetap menyatakan transaksi tersebut sah dan hanya
memerintahkan pembagian hasil penjualan. Hal ini menimbulkan persoalan
yuridis terkait ketidaksesuaian putusan hakim dengan prinsip kepastian dan
perlindungan hukum atas harta bersama.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor
176/Pdt.G/2022/PA.Rtu, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku
buku hukum, jurnal, skripsi, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara
deskriptif-analitis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan
tersebut dengan ketentuan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada tiga
pertimbangan, yaitu anggapan adanya itikad baik pembeli, penggunaan hasil
penjualan untuk melunasi hutang bersama, serta sikap pasif istri dalam menuntut
haknya. Dalam hasil analisis normatif yang penulis kaji ditemukan bahwa
pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mewajibkan
persetujuan kedua belah pihak atas tindakan hukum terhadap harta bersama.
Penjualan sepihak seharusnya dinyatakan batal demi hukum, serta sikap pasif istri
tidak dapat dijadikan dasar penghapusan hak, penilaian mengenai itikad baik
pembeli tidak didukung kecermatan dalam memeriksa status harta, sehingga
putusan tersebut belum mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan
hukum.