Penelitian ini membahas ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan batas waktu dua belas bulan tidak
melaksanakan kewajiban sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini menimbulkan
persoalan hukum karena berpotensi menunda perlindungan terhadap istri dan anak
pada masa tunggu pengajuan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis ketentuan SEMA tersebut ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî’ah,
serta merumuskan waktu yang lebih ideal terkait batas waktu masa tunggu pengajuan
cerai karena tidak melaksanakan kewajiban agar lebih adil dan menyejahterakan
keluarga.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum
terdiri dari bahan hukum primer berupa SEMA No 1 Tahun 2022, bahan hukum
sekunder berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan tidak melaksanakan kewajiban
selama dua belas bulan sebagai alasan perceraian belum sepenuhnya sejalan dengan
tujuan maqâshid al-syarî’ah, karena berpotensi mengabaikan penjagaan terhadap jiwa
(hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal), serta
prinsip keadilan (al-‘adl) akibat tertundanya pemenuhan hak istri dan anak. Oleh
karena itu, batas waktu ideal dalam perkara perceraian karena tidak melaksanakan
kewajiban adalah tiga bulan, karena secara yuridis jangka waktu ini sesuai dengan
konsep taklik talak dan masa iddah, secara sosiologis cukup untuk menilai kelalaian
tanpa memperpanjang penderitaan istri dan anak, dan secara filosofis mencerminkan
keadilan, kemaslahatan, serta penghilangan mudarat sesuai tujuan maqâshid al
syarî’ah, tanpa menghilangkan asas mempersukar perceraian.