Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi surat
hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan yang diterbitkan oleh Pusat
Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam proses penetapan dispensasi kawin
oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
adanya kebijakan administratif yang mewajibkan pemohon dispensasi kawin untuk
melampirkan surat hasil konseling sebelum perkara diregister di pengadilan
sebagai bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga konselor PUSPAGA
Bauntung Batuah Kota Banjarmasin dan tiga hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin, serta didukung oleh studi dokumentasi dan analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat hasil pemeriksaan psikologis
konseling dari PUSPAGA berkedudukan sebagai dokumen administratif yang
melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Banjarmasin. Namun demikian, surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat
terhadap hakim dalam menetapkan perkara, karena hakim tetap menjalankan
kewenangannya secara independen dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak. Adapun peran surat
tersebut adalah memberikan informasi awal mengenai kesiapan psikologis dan
mental calon mempelai sehingga membantu hakim dalam memperoleh gambaran
mengenai kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam
perspektif hukum Islam, keberadaan konseling tersebut dapat dipahami sebagai
upaya memastikan kemampuan (al-ba’ah) calon mempelai untuk menikah serta
sejalan dengan tujuan maqaṣid al-syarī‘ah dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan
keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, keberadaan pemeriksaan psikologis dan
konseling perkawinan oleh PUSPAGA dapat dipahami sebagai bentuk maṣlaḥah
mursalah yang bertujuan mencegah kemudaratan serta mewujudkan kemaslahatan
bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Dengan demikian, surat hasil
pemeriksaan psikologis konseling tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan
yang bersifat informatif dan suportif tanpa mengurangi independensi hakim dalam
menetapkan perkara dispensasi kawin.