Khotimah, Khusnul (2026) Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN...pdf
Download (53kB)
COVER DAFTAR ISI.pdf
Download (798kB)
ABSTRAK.pdf
Download (90kB)
BAB I.pdf
Download (358kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (262kB)
BAB III.pdf
Download (168kB)
BAB IV.pdf
Download (302kB)
BAB V.pdf
Download (82kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (138kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Penulisan Skripsi ini berlatar belakang oleh Peserta Pemilu yang memasang
Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketetntuan aturan dan melanggar
peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang
kampanye di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan dengan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf h, yang
menyebutkan bahwa melarang penggunaan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan
tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye. Adapun aturan alat peraga kampanye
yang tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU No.7 Tahun 2017, yang
menyebutkan tentang pemilu bahan kampanye dilarang disebar atau ditempelkan
ditempat ibadah, rumah sakit, atau tempat layanan Kesehatan, tempat Pendidikan,
baik Gedung atau halaman sekolah/perguruan tinggi. Bahan kampanye juga
dilarang dipasang di Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan
bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman serta pepohonan.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun
perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh Peneliti bahwa
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang
kampanye pemilihan umum di Kota Banjarmasin menghadapi sejumlah tantangan
yang signifikan. Meskipun peraturan ini sudah dirancang sebaik mungkin akan
tetapi penerapannya kurang sempurna saat dilapangan. Adapun kendala utama
dalam penerapan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang
memadai kepada peserta pemilu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga
pengawas seperti Bawaslu dan KPU, serta kurangnya kordinasi yang efektif terkait
pelanggaran tersebut. Akibat dari itu masih banyak pelanggaran alat peraga
kampanye yang sering terjadi, bahwa itu menunjukkan penegakkan hukum di Kota
Banjarmasin kurang maksimal
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 07 Apr 2026 01:53 |
| Last Modified: | 07 Apr 2026 01:53 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30811 |




