EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu

Khotimah, Khusnul (2026) Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN...pdf] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN...pdf

Download (53kB)
[thumbnail of COVER DAFTAR ISI.pdf] Text
COVER DAFTAR ISI.pdf

Download (798kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (90kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (358kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (262kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (168kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (302kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (82kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (138kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini berlatar belakang oleh Peserta Pemilu yang memasang
Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketetntuan aturan dan melanggar
peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang
kampanye di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan dengan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf h, yang
menyebutkan bahwa melarang penggunaan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan
tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye. Adapun aturan alat peraga kampanye
yang tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU No.7 Tahun 2017, yang
menyebutkan tentang pemilu bahan kampanye dilarang disebar atau ditempelkan
ditempat ibadah, rumah sakit, atau tempat layanan Kesehatan, tempat Pendidikan,
baik Gedung atau halaman sekolah/perguruan tinggi. Bahan kampanye juga
dilarang dipasang di Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan
bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman serta pepohonan.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun
perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh Peneliti bahwa
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang
kampanye pemilihan umum di Kota Banjarmasin menghadapi sejumlah tantangan
yang signifikan. Meskipun peraturan ini sudah dirancang sebaik mungkin akan
tetapi penerapannya kurang sempurna saat dilapangan. Adapun kendala utama
dalam penerapan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang
memadai kepada peserta pemilu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga
pengawas seperti Bawaslu dan KPU, serta kurangnya kordinasi yang efektif terkait
pelanggaran tersebut. Akibat dari itu masih banyak pelanggaran alat peraga
kampanye yang sering terjadi, bahwa itu menunjukkan penegakkan hukum di Kota
Banjarmasin kurang maksimal

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 07 Apr 2026 01:53
Last Modified: 07 Apr 2026 01:53
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30811

Actions (login required)

View Item
View Item